.png "REDAKSI")
Advertisement
Singaraja -- Target Pemerintah kabupaten buleleng dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah sepertinya masih jauh dari harapan. Hal ini mengingat dalam target pajak saja pemerintah punya target ambisius 840 Milyard lebih.
Untuk sektor UKM dan UMKM yang terkena atau sebagai objek pajak atau retribusi dari dampak perekonomian dari proses tender ataupun penunjukan langsung yang diselenggarakan oleh Pemkab belum mampu menggeliatkan UKM dan UMKM yang ada dibuleleng.
Sebagai contoh adalah dalam tender di salah satu Dinas, dalam pengadaan ATK atau Baju seragam saja masih menguntungkan UMKM non Buleleng yang tidak punya workshop atau bengkel, atau tempat produksi kebanyakan pelaku UKM non Buleleng hanya numpang plang nama dan alamat padahal mesin produksi dan produk mereka tidak ada dibuleleng, padahal hal itu adalah persyaratan utama mengikuti tender.
" Kami hanya memikirkan nasib perkerja kami yang jumlahnya puluhan sepi order, yang dapat semacam distributor bukan bukan umkm atau perusahaan yang asli buleleng, punya karyawan dibuleleng, dan gedung produksi di buleleng,dan kualitas lebih," ujar salah satu pengusaha garmen yang enggan disebutkan namanya.
Ada juga pengusahan kontruksi yang mengeluhkan ribetnya persyaratan yang ditentukan salah satu dinas, dan itu bukan prinsip malah pelaku UKM tersebut memiliki hak paten, perizinan dan LH lengkap namun memanfaatkan perusahaan luar, padahalspekknya jauh.
" Di masa lalu ada namanya pemerataan pekerjaan, artinya disatu dinas biasanya kalau kita tidak menang tender mereka masih kasi kita pekerjaan lain sebagai suuplayer, sekraang disapu bersih," Ujar Owner salah satu UD di kecamatan sawan yang puluhan tahun sudah melayani mebelaair di sekolah sekolah.
Sementara ditempat lain, keluhan 1 dari 3 pengusaha yakni bidang kontruksi berat.
" Kita mendukung kebijakan pemkab dibawah paket JOSS ini namun praktek dukungan masyarakat harus selaras dalam bentuk kebijakan, mas boleh cek Pemkab terkesan prioritas menangkan UKM UMKM atau perusahaan dari luar buleleng, silahkan cek perizinannya apakah sudah sesuai, bila perlu DPRD dan satpol PP turun," pintanya
Tapi yang terpenting ungkap ketiga narasumber media adalah kepekaan kepemimpinan Bupati Sutjidra dan Wakilnya Supriatna.
" Kan kita sudah faham kondisi Pemkab, namun jika peluang ada berpihak dong kepada masyarakat buleleng, karena yang belerja dan berkarya di UKM, UMKM dan perusahaan adalah masyarakat kuia sendiri yang memiliki tanggungan hidup dan keluarga, serta akan menyetor pajak, " Ucap pengusaha Asal buleleng ini.
Mereka juga berharap dimasa mendatang agar ada pemerataan dalam kebijakan pemberian kebijakan dan pemertaan pekerjaan bagu UKM dan UMKM ataupun Perusahaan yang bergerak sektor makro dan mikro.
" cobakdeh pihak satpol PP, dinas perizinan atau atau dinas terkait juga mengecek keabsahan produk, tempat workshop hingga tenaga kerja mereka jangan jangan hanya nempel plang aja di worshop kayu, beton atau seragam atau ATK lain yang sudah menang tender. Coba tertibkan dan teliti perizinan serta kebenarannya," pungkas salah satu pengusaha besar di buleleng.
" Kami hanyak mengingatkan APH ada dimana mana?, sudah bekerja? Cek kebenarannya masak BTN disewa pakai workshop dan produksi dan kami tahu hanya sampel aja dipajang, " pungkas Sumber yang kami temui.
Discalimer: Sepanjang berita ini kami turunkan masih masih mengkonfirmasi kebenaran hasil pulbaket yang kami lakukan kepada pihak pihak terkait.
.png "REDAKSI")
