Berita Nusra — Agenda Forum Bisnis dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Korps Alumni HMI (BPW HIPKA) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar di Kota Mataram secara resmi merumuskan peta jalan strategis organisasi.
Pertemuan berskala regional ini tidak sekadar menjadi ajang evaluasi internal, melainkan momentum krusial dalam merancang arsitektur ekonomi baru daerah melalui pemanfaatan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Forum bisnis ini juga mendorong lahirnya para enterpreunershif muda dari jenjang mahasiswa aktif HMI khususnya. Karena minimnya altifvis ke ruang wirausaha. Selaku ketua HIpka beriikhtiar untuk cetak ratusan wirauaha baru.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPKA yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI, H. Kamrussamad, Ph.D., menegaskan bahwa program MBG harus dipandang dengan paradigma baru. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar bantuan sosial pasif yang anggarannya habis terpakai (sunk cost), melainkan sebuah bentuk intervensi fiskal strategis yang berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi (economic engine) di sektor riil.
Dalam pemaparannya mengenai perspektif makroekonomi, Kamrussamad menjabarkan konsep The Multiplier Cycle (Siklus Efek Multiplier). Keberhasilan jangka panjang dari implementasi MBG sangat bergantung pada kemampuan daerah untuk menahan modal agar terus berputar di internal wilayah. Ekosistem HIPKA NTB didorong untuk bertindak sebagai 'bendungan' yang menjaga agar arus likuiditas dari APBN tidak langsung mengalir kembali ke Jakarta.
Siklus ini dimulai dari injeksi dana pembayaran APBN langsung ke Dapur Terpusat (Central Kitchen) di NTB. Dari sana, belanja hulu dilakukan secara masif untuk menyerap komoditas lokal, seperti sayur-mayur dari Lombok dan pasokan protein serta daging dari peternakan rakyat di Sumbawa. Proses ini secara linear membuka lapangan kerja baru bagi juru masak, ahli gizi, hingga kurir logistik lokal. Pada tahapan hilir, peningkatan pendapatan pekerja dan petani akan mendongkrak kapasitas konsumsi di pasar ritel NTB, sehingga mampu memicu perputaran uang sebanyak 3 hingga 4 kali di dalam daerah sebelum keluar, yang pada akhirnya menciptakan kekayaan baru (New Wealth) serta menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
Forum Bisnis dan Rakerwil HIPKA NTB 2026 juga menyoroti transformasi fundamental pada lanskap bisnis lokal. Hadirnya ekosistem MBG mengubah model bisnis konvensional yang fluktuatif menjadi pasar yang pasti dan jangka panjang (captive market). Kepastian kontrak kerja harian ini secara otomatis menurunkan profil risiko UMKM di mata perbankan (bankability), sehingga kontrak kerja tersebut dapat dijadikan kolateral resmi untuk memperoleh kredit modal kerja berskala besar.
Guna memenuhi standar operasional yang ketat, Rakerwil memandatkan percepatan digitalisasi total pada rantai pasok. Operasi tradisional wajib digeser menuju Data-Driven Supply Chain melalui penerapan sistem keterlacakan (traceability system) berbasis waktu nyata (real-time) untuk menjamin mutu bahan baku dari petani lokal. Selain itu, integrasi teknologi Internet of Things (IoT) pada manajemen dapur terpusat diharapkan mampu menekan biaya operasional secara signifikan.
Merespons regulasi dan komitmen eksekusi daerah yang diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, serta validasi akademis dari UIN Mataram yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Riduan Mas'ud, HIPKA NTB menetapkan Tiga Pnyataaksi nyata.
Pertama, melakukan konsolidasi data vendor melalui pemetaan cepat kapasitas produksi seluruh anggota HIPKA di sektor pangan dan logistik guna membentuk konsorsium yang siap memenangkan tender skala besar. Kedua, melakukan negosiasi pembiayaan agregat dengan memanfaatkan jaringan BPP HIPKA dan Komisi XI DPR RI untuk membuka akses kredit lunak perbankan. Ketiga, menyusun Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi NTB guna memastikan prioritas penyerapan produk-produk lokal dalam ekosistem MBG.
Melalui konsolidasi strategis hulu hingga hilir ini, pengusaha lokal yang tergabung dalam HIPKA NTB optimistis mampu menguasai simpul-simpul kritis rantai pasok pangan, sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
%20(1).png)
