Advertisement
 |
Bahas Pemberdayaan PMI SBMI Lombok Timur Silaturahmi Dengan Disnakertrans, LLK dan Stakeholder Terkait. |
Berita Nusra - DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lombok Timur dan SBMI NTB melakukan silaturahmi dengan Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi beserta stakeholder terkait. Mereka secara intens membahas, pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bahkan semua bidang yang menyangkut PMI dikulik habis dalam silaturahmi dan koordinasi tersebut. Seperti, bidang perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja. Bidang transmigrasi, dan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
Koordinasi tersebut dilandaskan dengan pengamatan dan perhatian terhadap kondisi masyarakat, akses purna PMI dan pemberdayaan terhadap program-program pelatihan keterampilan yang perlu di tingkatkan.
Ketua SBMI NTB. Usman mengatakan, terkait PMI. Ia ingin pemerintah hadir secara berkala baik saat pendaftaran, pemberangkatan ataupun kepulangan.
"Berbicara PMI adalah berbicara tentang nyawa dan masyarakat, kita memiliki pergub terkait PMI baik untuk pemberdayaan atau saat menjadi purna PMI. Kita ingin adanya tindakan yang meminimalisir terjadinya PMI ilegal dan pungli yang marak terjadi. Itu sebabnya, kami ingin satgas lintas instansi untuk menutup PT-PT yang tidak memiliki cabang agar sindikat penempatan TKI ilegal dapat diputus rantaikan," Katanya saat melakukan silaturahmi di LLK Lombok Timur, pada selasa (20/10/2026).
Sementara Advokat SBMI Yustia Mukmin S.H beserta Sulhan S.H mengatakan hal serupa. Banyaknya LPK abal-abal juga menjadikan bisnis tersebut ladang untuk memberangkatkan PMI secara ilegal. Sebagai mantan PMI pada masanya, mereka tidak hanya berbicara tentang kondisi PMI saat ini. Namun menceritakan rentetan kejadian yang dialami oleh PMI sampai dijanjikan oleh para calo.
"Harus adanya kerjasama atau MOU antar pihak untuk memberantas adanya TKI ilegal dan LPK abal-abal," Tegasnya.
Sedangkan Eko Rahadian, juga tidak menampikkan bahwa alasan para calon PMI memilih jalur ilegal dikarenakan aturan atau jadwal pemberangkatan yang dianggap lama. Sehingga itu yang membuat para calon PMI memilih jalan menjadi PMI ilegal.
"Pemerintah juga jangan persulit, begitu ada PMI yang ingin berangkat secara legal. Keberangkatannya terbilang lama. Sedangkan PMI kita sangat membutuhkan biaya untuk bertahan hidup di daerah tempat ia tinggal," Tegasnya.
Sementara Sekdis Disnakertrans, Dr. Kurnia Akmal menjawab sesuai persoalan. Ketika ada aturan dan anggaran yang membatasi, pihaknya akan tetap melakukan sesuai tupoksi yang dibutuhkan oleh PMI. Seperti merumuskan pola anggaran tahun 2027 terkait pelatihan atau pemberdayaan PMI atau purna PMI.
"InsyaAllah ada peta untuk pelatihan terkait sosialisasi PMI dan berbagai hal yang perlu kita diskusikan terkait PMI ini," Katanya.
Usman berharap, Loka latihan kerja (LLK) Selong lombok timur harus lebih selektif terkait peserta pelatihan yang diadakan setiap tahun agar tidak lupa dengan purna PMI dan keluarganya butuh di pelatihan.
"Mreka juga pekerjaan nya kembali petani dan buruh tani perkebunan. Nanam tembakau," pungkasnya.
